Mengenal Sistem Koordinat pada Peta Pertambangan

Mengenal Sistem Koordinat pada Peta Pertambangan

• September 29, 2020
• Posted By sapconsulting_admin
• 1 Comment

Pernahkah sobat membuka portal Kementrian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) di https://geoportal.esdm.go.id/ untuk mengakses database peta-peta pertambangan di Indonesia? Jika sobat perhatikan pada pojok kiri bawah terdapat bacaan koordinat loka    si peta. Tapi pernakah sobat bertanya kenapa ya sistem koordinat yang digunakan harus lintang-bujur? Kenapa tidak sistem koordinat UTM?. Sebelum sobat bisa menjawab pertanyaan tersebut, mari kita cari tahu dulu apa arti sistem koordinat itu.

Koordinat adalah suatu besaran (numeris) untuk menyatakan letak atau posisi suatu titik di lapangan. Koordinat secara nilai atau besarannya dapat dinyatakan dalam sistem geodetik, sistem toposentrik, koordinat sistem proyeksi, geosentrik, dan lain-lain. Untuk menjamin adanya konsistensi dan standardisasi, perlu adanya suatu sistem yang menyatakan koordinat. Sistem Referensi Geospasial merupakan suatu sistem koordinat nasional yang konsisten dan kompatibel dengan sistem koordinat global. Sistem tersebut secara spesifik menentukan lintang, bujur, tinggi, skala, gayaberat, dan orientasinya mencakup seluruh wilayah Indonesia, termasuk bagaimana nilai-nilai koordinat tersebut berubah terhadap waktu.

Pada peta pertambangan ada dua jenis sistem koordinat yang sering digunakan di Indonesia yaitu sistem koordinat geografis (lintang-bujur) dan sistem koordinat UTM (Universal Transverse Mercator). Sistem Koordinat geografis atau sering disebut dalam perangkat lunak sebagai GCS (Geographic Coordinate System) merupakan sistem koordinat yang dinyatakan dengan Lintang dan Bujur dan satuannya adalah derajat. Sistem koordinat ini mengacu kepada sistem koordinat ellipsoid yaitu titik-titik permukaan bumi diletakkan pada permukaan bola atau ellipsoid. Sistem koordinat ini digunakan umumnya pada peta-peta skala kecil atau menggambarkan satu permukaan bumi yang relatif luas.

Gambar 1. Sistem koordinat geografis pada permukaan bumi bola

Berbeda dengan sistem koordinat geografis yang mengacu pada bentuk bumi sesungguhnya, UTM tergolong salah satu jenis sistem koodinat proyeksi. Artinya, UTM tidak mengacu pada bentuk bumi yang bulat, melainkan mengacu pada bentuk bumi yang datar/planar melalui proyeksi tertentu. Sistem koordinat UTM memproyeksikan bumi ke dalam bentuk tabung dalam satuan meter.

Gambar 2. Koordinat UTM yang merupakan proyeksi bumi dalam bentuk tabung

Proyeksi dilakukan antar garis bujur setiap 6⁰. Setiap daerah yang dibatasi oleh garis bujur sejauh 6⁰ ini disebut zone UTM. Dengan demikian mengacu pada bentuk bumi bulat sempurna (360⁰), terdapat 60 zona UTM di dunia. Zona 1 dimulai dari 180⁰ Bujur Barat (BB) hingga 174⁰ BB, zona 2 dari 174⁰ BB hingga 168⁰BB, terus ke arah timur hingga zona 60 yang dimulai dari 174⁰ Bujur Timur (BT) hingga 180⁰ BT.  Secara keseluruhan terdapat 120 zona UTM didunia karena tiap zona yang ada dibagi lagi menjadi bagian utara (north) garis khatulistiwa dan bagian selatan (south) garis khatulistiwa.

Gambar 3. Pembagian zona dunia dalam sistem koordinat UTM

Khusus untuk wilayah Indonesia, terdapat 9 zona UTM yang dimulai dari meridian 90⁰ BT hingga meridian 144⁰ BT dengan batas paralel (lintang) 11⁰ Lintang Selatan (LS) hingga 6⁰ Lintang Utara (LU). Dengan demikian, wilayah Indonesia dimulai dari zona 46 (meridian sentral 93⁰ BT) hingga zona 54 (meridian sentral 141⁰ BT). Sistem koordinat UTM umumnya digunakan pada peta-peta skala besar yang membutuhkan ketelitian lebih tinggi Peta pertambangan.

Gambar 4. Pembagian zona UTM wilayah Indonesia.

Jadi jelas ya sobat, pada portal Kementrian ESDM sistem yang digunakan adalah sistem koordinat geografis  (lintang-bujur) karena yang dipetakan adalah wilayah yang sangat luas yaitu seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan, jika sobat ingin memetakan wilayah yang lebih sempit (skala besar) misalnya hanya daerah pertambangan di suatu Kecamatan maka yang sobat gunakan adalah sistem koordinat UTM.

Baca Juga : PERTAMBANGAN BATUAN DALAM UNDANG UNDANG NO . 3 TAHUN 2020